Marahnya Negara-negara korban Penyadapan Intelijen Inggris

Edward Snowden, Pelaku Pembocor Penyadapan

Turki, Afrika Selatan dan Rusia marah besar kepada pemerintah Inggris saat membaca artikel yang dilansir harian The Guardian Minggu kemarin. Dalam artikel itu, The Guardian kembali mengungkap fakta dari pembocor rahasia badan NSA, Edward Snowden, soal adanya sadapan kepada delegasi pertemuan tingkat tinggi G20 di London pada 2009 silam.

Kementerian Luar Negeri Turki di kota Ankara dilaporkan tidak dapat menerima hal tersebut. Laman The Guardian, Senin 17 Juni 2013, melansir saking geramnya dengan pemberitaan itu, Kemlu Turki sampai memanggil Duta Besar Inggris untuk Turki, David Reddaway untuk meminta penjelasan.

Menurut Turki, apabila pemberitaan di Guardian itu terbukti benar, maka operasi penyadapan terhadap diplomat mereka merupakan sebuah skandal.

"Tuduhan dalam harian Guardian sangat mengkhawatirkan. Apabila tuduhan ini terbukti benar maka ini akan menjadi skandal besar untuk Inggris. Di saat kerjasama internasional bergantung kepada saling percaya, menghormati dan transparansi, perilaku semacam ini kepada negara sekutu benar-benar tak dapat diterima," ujar juru bicara Kemlu Turki saat membaca pernyataan resmi dari institusinya.

Dalam artikelnya, Guardian menulis agen rahasia intelijen komunikasi Inggris, GCHQ, mengincar Menteri Keuangan Turki saat itu, Mehmet Simsek dan mantan bankir di Merrill Lynch di pertemuan ekonomi G20 pada September 2009. Guardian juga menyebut, agen GCHQ juga memantau komunikasi 15 delegasi lainnya yang merupakan staf menteri dan Bank Sentral Turki.

Tujuan dari penyadapan ini untuk memperoleh informasi soal posisi Turki dalam reformasi infrastruktur finansial global pasca dilanda krisis. Sementara Kemlu Afsel yang juga menjadi target sadapan GCHQ ikut menyuarakan kemarahan mereka.

"Kami belum mendengar laporannya secara utuh, tetapi secara prinsip kami mengutuk pelanggaran terhadap privasi dan hak dasar manusia. Terlebih hal itu kerap didengungkan oleh negara yang mengaku dirinya seorang demokrat," ujar Kemlu Afsel.

Mereka juga tidak akan tinggal diam dan meminta pemerintah Inggris untuk melakukan investigasi terhadap kasus ini. Bahkan meminta aksi nyata untuk menahan pelakunya.

Kemarahan juga terlihat jelas di wajah para pejabat tinggi di Rusia. Terlebih saat ini, Presiden Rusia, Vladimir Putin, sudah bertemu dengan Perdana Menteri Inggris, David Cameron di pertemuan tingkat tinggi G8 di Irlandia Utara.

Juru bicara mantan Presiden Dmitry Medvedev, Natalya Timakova enggan berkomentar soal pemberitaan Guardian. Namun pejabat senior Rusia mengungkap kepada media pemerintah,RIA Novosti, berita itu malah akan semakin memperdalam ketidakpercayaan hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat.

Rusia menyalahkan AS karena  menurut pemberitaan, agen GCHQ bekerja sama dengan seorang agen NSA yang berada di Yorkshire Utara untuk menyadap seluruh komunikasi Medvedev saat berada di London, dengan mengambil koneksi langsung dari satelit yang terhubung ke Moskow.

Sementara seorang anggota senat di Dewan Federasi Rusia, Igor Morozov, menyebut upaya pemerintahan Obama untuk memperbaiki hubungan dengan Rusia tidak tulus.

"Tahun 2009 silam merupakan tahun Rusia-AS sepakat mengumumkan adanya perbaikan hubungan. Tapi saat yang sama agen intelijen AS mendengarkan komunikasi telepon Dmitry Medvedev. Dalam situasi seperti ini, bagaimana kami dapat mempercayai lagi pengumuman Barack Obama itu?" ujar Morozov.

Morozov ikut mempertanyakan jangan-jangan agen intelijen AS kini tengah menyadap seluruh komunikasi Putin.

"Aksi penyadapan ini tidak saja merupakan sikap pelecehan, tetap sebuah fakta yang dapat mempersulit hubungan internasional yang tengah kami bangun. Keraguan besar jelas muncul terhadap ketulusan pernyataan Obama," imbuhnya.

sumber : Viva

Indonesia Pilih Abstain dalam Traktat Perdagangan Senjata PBB

Menlu Jerman Guido Westerwelle menandatangani traktat perdagangan senjata PBB

Perwakilan lebih dari 60 negara anggota PBB mulai menandatangani Traktat Perdagangan Senjata Api yang disepakati April lalu. Traktat ini akan mengatur perdagangan senjata global yang nilainya lebih dari US$70 miliar.

Diberitakan Voice of America, PBB mengatakan ada 62 negara dari Eropa, Amerika Latin, Asia dan Afrika yang akan menandatangani traktat tersebut pada Senin waktu setempat. Para Menlu negara-negara tersebut mengantre untuk tanda tangan pada sebuah upacara resmi.

Menteri Luar Negeri Argentina Hector Timerman merupakan perwakilan pertama yang menandatangani traktat itu. Tepuk tangan membahana usai Timerman membubuhkan tanda tangannya. Total akan ada 154 negara yang menyetujui traktat tersebut dalam beberapa hari ke depan.

Amerika Serikat sebagai pengekspor senjata nomor 1 dunia baru akan menandatangani traktat itu setelah terjemahan resmi dari PBB selesai.

Traktat tersebut mengatur standar penjualan senjata lintas batas, mulai dari perdagangan senjata kecil hingga tank dan helikopter. Dalam traktat, juga diatur perjanjian mengikat bagi negara-negara untuk meninjau penggunaan senjata oleh negara pembeli.

Hal ini demi mencegah pelanggaran HAM, terorisme, pelanggaran kemanusiaan atau kejahatan terorganisir, yang dilakukan oleh negara pembeli.

Tiga negara menolak traktat ini, yaitu Korea Utara, Suriah dan Iran. Sementara 23 negara pilih abstain, di antaranya adalah Rusia, China, India dan Indonesia. Negara yang abstain menilai bahwa traktat itu diskriminatif. 

Menlu RI Marty Natalegawa April lalu mengatakan bahwa traktat ini melanggar UU no 16 tahun 2012 pasal tiga ayat lima yang intinya menyatakan Indonesia melarang melakukan impor senjata apabila terdapat kondisionalitas politik.

Traktat ini akan mulai berlaku 90 hari setelah 50 negara meratifikasinya.

sumber : Viva

Landasan Sukhoi Ditolak Warga

Warga menentang rencana TNI Angkatan Udara untuk membangun landasan udara di Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Tempat itu akan digunakan untuk skadron baru di Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin yang berisi jet tempur Sukhoi.

Andi Radianto, aktivis Lembaga Bantuan Hukum Makassar, yang juga anggota tim kuasa hukum warga, mengatakan tanah seluas 210 hektare yang akan digunakan TNI di lokasi itu adalah milik warga. "Bisa dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah," katanya lewat telepon, Ahad, 2 Juni 2013.

Berdasarkan hitung-hitungan versi warga, AU hanya memiliki lahan sekitar 46 hektare. "Makanya mereka ngotot untuk mempertahankan lahan itu," katanya.

Sabtu pekan lalu, warga nyaris bentrok dengan anggota AU. Saat itu, pejabat Badan Pertanahan Negara Kabupaten Takalar, bersama dengan pejabat AU mendatangi lokasi untuk mengukur lahan. Warga menolak menghalau mereka. 

Warga, Radianto melanjutkan, meminta Badan Pertanahan terlebih dahulu mempertemukan mereka dengan AU untuk memperjelas batas lahan. Permintaan itu dikabulkan. Rencananya, Selasa mendatang, kedua pihak akan berdialog di kantor Badan Pertanahan Takalar.

Menurut Kepala Badan Pertanahan Negara Takalar, Andi Nuzulia, warga diberikan kesempatan untuk memperjelas batas yang mereka klaim sebagai miliknya. Sebab, selama ini TNI juga mengklaim memiliki sertifikat sertifikat hak pakai. "Setelah semua jelas, kemungkinan Rabu akan kami adakan pengukuran atas permintaan TNI," katanya.

Kepala Penerangan Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin, Mayor Mulyadi, meminta persoalan itu diselesaikan dengan jalan musyawarah. Menurut dia, TNI AU merupakan pemilik lahan, juga dengan bukti sertifikat. "Tetapi kalau nantinya mereka memang sebagai pemilik, akan kami kembalikan," katanya.

Dia berjanji akan memenuhi undangan Badan Pertanahan untuk bertemu warga. Mulyadi mengatakan, sebelum dibangun landasan udara, lahan itu akan dijadikan lapangan tembak.

sumber : Tempo

Irak Ingatkan Israel: Jangan Pakai Udara Kami untuk Serang Iran

Pesawat Tempur Israel

Irak memperingatkan Israel bahwa pihaknya akan menanggapi setiap upaya negara Yahudi itu untuk menggunakan wilayah udaranya guna menyerang terhadap program nuklir Iran. Demikian kata seorang menteri Irak kepada AFP.

Pernyataan Hussein al-Shahristani, wakil perdana menteri yang bertanggung jawab untuk urusan energi, itu menandai pertama kalinya seorang pejabat senior Irak memperingatkan secara terbuka terhadap Israel. Memasuki wilayah udaranya merupakan rute yang paling langsung untuk memukul target di Iran.

Shahristani juga mengatakan bahwa Irak telah menerima jaminan dari Washington bahwa Amerika Serikat tidak akan menggunakan wilayah udaranya untuk menyerang Iran.

"(Amerika) telah meyakinkan kami bahwa mereka tidak akan melanggar wilayah udara Irak atau kedaulatan Irak dengan menggunakan wilayah udara kami untuk menyerang salah satu dari tetangga kami," kata Shahristani.

"Kami juga telah memperingatkan Israel bahwa jika mereka melanggar wilayah udara Irak, maka mereka akan harus menanggung konsekuensinya," katanya.

Shahristani mengatakan bahwa masalah tersebut telah dibahas di Dewan Keamanan Nasional Irak. Peringatan telah diberikan kepada Israel melalui negara-negara yang memiliki hubungan dengan mereka.

sumber : Republika

AS Menempatkan Rudal Patriot di Yordania untuk Menghalau Rudal Suriah

Untuk mengantisipasi bergolaknya situasi di Suriah, AS mulai berancang melakukan aksi militer. Satu di antaranya dengan mengerahkan baterai rudal Patriot.

Senjata ini dirancang untuk menjatuhkan Scud atau rudal jarak pendek lainnya, yang diketahui sebagai senjata rezim Bashar. Sistem itu juga dapat digunakan sebagai bagian dari "payung" zona larangan terbang atau operasi udara lainnya.

Pentagon telah mengirimkan sekitar 200 tentara ke Yordania, termasuk satu elemen dari markas Angkatan Darat AS, guna membantu negara tersebut dalam menyiapkan rencana aksi militer terhadap suriah. Beberapa skenario yang kemungkinan ditempuh itu juga meliputi pengamanan atas stok senjata kimia yang dimiliki Suriah.

Pengerahan peluncur anti-rudal Patriot itu merupakan tindak lanjut dari peringatan Washington kepada rezim Presiden Suriah Bashar Al Assad agar tidak memberikan sistem rudal canggih kepada kelompok milisi Hizbullah di Libanon, yang kini mulai mengambil bagian dalam pertempuran guna mendukung Damaskus.

Israel telah beberapa kali melancarkan serangan udara di Suriah guna mengganggu pengiriman rudal ke Hizbullah itu.

Keputusan penempatan jet F-16 dan baterai rudal di Yordania semakin memperkuat spekulasi tentang kemungkinan intervensi militer dari Amerika Serikat, yang sejauh ini menurut Gedung Putih sangat kecil dilakukan.

sumber : Republika